BSIP Buah Tropika Berpartisipasi dalam Rakor Perluasan Areal Tanam (PAT)

BSIP Buah Tropika Berpartisipasi dalam Rakor Perluasan Areal Tanam (PAT), dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan Menteri Dalam Negeri

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendapat rezeki melimpah ketika mengikuti Rakor Perluasan Areal Tanam (PAT), dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan Menteri Dalam Negeri, di Gedung F Kementan RI.

Rakor dipimpin oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (AAS) dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura (PSI Hortikultura) Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D., Kepala Balai Pengujian Standar Instrument Tanaman Buah Tropika (BPSI Tanaman Buah Tropika) Yunimar, S.Si., M.Si., dan Balai Pengujian Standar Instrument Tanaman Hias (BPSI Tanaman Hias) Dr. Ir Erna Suryani, M.Si. Selain itu, juga hadir secara daring Gubernur, Bupati, Wali Kota dan sejumlah Perwira Tinggi dan Perwira Menengah TNI se-Indonesia.

Mendagri Tito Karnavian secara simbolis menyerahkan Nota Kesepahaman terkait Program/Kegiatan Cetak Sawah Rakyat secara Swakelola kepada empat provinsi di Indonesia yang diterima langsung oleh Gubernurnya masing-masing.

Keempat provinsi yang beruntung tersebut antara lain, Gubernur Sumbar, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

Gubernur Sumbar mengatakan khusus Provinsi Sumbar, selain menerima nota kesepahaman dari Mendagri. Juga mendapat bantuan lain dari Kementan berupa 250 unit Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan program penanaman jagung seluas 10.000 Hektare.
"Bantuan tersebut belum bisa dicairkan sekarang, sebab anggaran bantuan itu berada dalam Anggaran Belanja Tambahan APBN Kementerian Pertanian Tahun 2024. Kendati demikian, kita bersyukur karena telah mendapat kepastian di awal," ungkap Mahyeldi, Jumat (7/6/2024).

Selain menghadiri Rakor, Gubernur Sumbar juga memiliki agenda khusus dengan Mentan Andi Amran untuk membahas percepatan bantuan untuk perbaikan lahan masyarakat yang terdampak bencana di Sumbar.

Mahyeldi mengaku saat ini proses pendataan terus dikebut. Bahkan, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumbar telah bekerjasama dengan Badan Standarisasi Instrumen Holtikultura Kementan untuk melakukan pemetaan lahan masyarakat yang terdampak.

"Hasil sementara dari pemetaan tersebut, ada 6 kategori tingkat kerusakan mulai dari sangat berat sampai ringan," ungkapnya.

Ia juga menyebut, untuk memperoleh data spasial dan detail dari lahan yang akan diperbaiki, pihaknya juga akan melakukan pemotretan per area terdampak menggunakan drone.

Menyikapi hal tersebut Setjen Kementan, Prihasto Setyanto menyebut anggaran bantuan itu sedang dalam proses revisi DIPA di Direktorat Jendral Anggaran. Sembari menunggu pengesahan anggaran, pihaknya mendorong agar Pemprov Sumbar menyegerakan penuntasan proses pendataan di lapangan.

"Jadi sama-sama kita segerakan, kami upayakan percepatan pencairan bantuan dan Pemprov percepat pendataan," ajaknya. (*)

Repost @PADEK.JAWAPOS.COM